Jakarta, 7 November 2025 – Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Program Padat Karya Tahun Anggaran (TA) 2025. Program ini selain bertujuan untuk membangun infrastruktur, juga menjadi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat
(IBM) itu Kementerian PU telah menetapkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun, dan
ditargetkan mampu menyerap lebih dari 185.189 tenaga kerja melalui pembangunan
infrastruktur berskala kecil, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai
pekerja.
Berdasarkan data
e-Monitoring Kementerian PU per 3 November 2025, realisasi program padat karya
telah menunjukkan progres signifikan. Penyerapan keuangan tercatat mencapai
58,05% dari total anggaran, atau setara dengan Rp1.611 miliar, dengan progres
fisik mencapai 67,79%.
Capaian program ini
telah memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja sebanyak 138.314 orang,
atau setara dengan 4.047.804 Hari Orang Kerja (HOK).
Menteri PU, Dody
Hanggodo, mengatakan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan
yang tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan
dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
“Program ini
adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat
dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” kata Menteri Dody.
Realisasi padat karya TA 2025 disalurkan melalui
unit-unit teknis di lingkungan Kementerian PU, dengan rincian sebagai berikut:
1.
Direktorat Jenderal
(Ditjen) Sumber Daya Air, melalui Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.597 lokasi. Kegiatan ini difokuskan pada
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Progres fisik per 3
November telah mencapai 79,04% dengan serapan tenaga kerja 115.319 orang.
2.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, melalui seluruh Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Anggaran TA 2025 sebesar Rp1,3 triliun tersebar di 1.074 lokasi untuk pekerjaan-pekerjaan
infrastruktur berskala kecil seperti: pekerjaan pemeliharaan jalan dan
jembatan. Realisasi fisik telah mencapai 80,9%
dan menyerap 48.651 tenaga kerja.
3.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, melalui berbagai program
infrastruktur permukiman, berupa:
o Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 302
lokasi (progres 67,99%; serapan 3.081 tenaga kerja).
o Sanitasi Berbasis Masyarakat
(SANIMAS) di 841 lokasi (progres 47,70%; serapan 13.240 tenaga kerja).
o Sanitasi Lembaga Pendidikan
Keagamaan (LPK) di 107 lokasi (progres 18,63%; serapan 404 tenaga kerja).
o Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 676 lokasi (progres 30,71%;
serapan 5.964 tenaga kerja).
o Pembangunan Tempat Pengelolaan
Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 31 lokasi (progres 49,96%; serapan 306
tenaga kerja).
o Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 10 lokasi (progres
12,08%).
Secara strategis,
komponen padat karya di Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Cipta Karya
selaras dengan visi PU 608, terutama dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan
(menuju 0%) dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8% per tahun).
Melalui pelibatan
langsung masyarakat dalam pembangunan, program ini diharapkan dapat membuka
akses pekerjaan, memberikan pendapatan harian, serta memperbaiki kualitas
infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan
infrastruktur sosial ekonomi lainnya di daerah.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak