JAKARTA, 17 Agustus 2025 – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para pelaku industri baja nasional perlu menempatkan sektor baja sebagai pilar utama kedaulatan dan kemerdekaan ekonomi negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menerapkannya. Mereka memandang baja sebagai aset strategis yang menentukan kemandirian industri, pertahanan, dan menjadikannya posisi tawar di panggung global.
Pengamat industi baja dan pertambangan,
Widodo Setiadharmaji, mengatakan, bahwa kemerdekaan politik yang dirayakan
setiap 17 Agustus harus ditopang oleh kemandirian ekonomi yang kokoh, dan
industri baja adalah fondasinya.
“Pengalaman global sangat jelas.
Negara-negara yang berdaulat secara ekonomi adalah mereka yang menguasai
industri-industri strategisnya, dan baja adalah salah satu yang paling
fundamental. Tanpa kemandirian di sektor ini, kita rawan terhadap fluktuasi harga
global dan kebijakan proteksionis negara lain,” ujar Widodo Setiadharmaji di
Jakarta, 15 Agustus 2025.
Ungkap Widodo Setiadharmaji, pelajaran
paling relevan datang dari dua kekuatan ekonomi dunia: Amerika Serikat dan Uni
Eropa, yang memiliki sejarah panjang dalam melindungi industri baja mereka demi
kedaulatan nasional.
“Di Amerika Serikat, baja bukanlah sekadar
komoditas, melainkan pilar keamanan nasional. Sejak Perang Dunia II, AS sadar
bahwa tanpa baja domestik, mereka tidak akan mampu mempertahankan posisi
sebagai kekuatan dunia. Kesadaran ini melahirkan kebijakan proteksionis yang
konsisten selama hampir satu abad,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan, mulai dari
Smoot-Hawley Tariff Act pada 1930, Nixon Shock pada 1971, hingga penerapan
tarif 25%—bahkan 50%—dengan alasan keamanan nasional di era modern. Pesannya
jelas: bahkan negara simbol perdagangan bebas pun tidak ragu mengambil langkah
ekstrem untuk melindungi industrinya.
Sementara itu, Uni Eropa memiliki cerita
yang berbeda namun dengan tujuan akhir yang sama. Industri baja adalah cikal
bakal lahirnya Uni Eropa melalui European Coal and Steel Community (ECSC) pada
1952 sebagai proyek perdamaian. Namun hari ini, perannya telah bergeser menjadi
pilar kedaulatan strategis.
“Di tengah gempuran baja impor murah dan
krisis energi, Uni Eropa secara aktif menggunakan instrumen anti-dumping dan
safeguard measures untuk memastikan rantai pasok vital bagi sektor otomotif,
konstruksi, dan pertahanan tetap aman di dalam kawasan Eropa,” kata Widodo.
Dari dua contoh tersebut, terlihat bahwa
membangun dan melindungi industri baja adalah agenda strategis yang tidak bisa
ditawar. Indonesia dapat memetik lima pelajaran penting untuk membangun
industri baja yang tangguh dan mandiri:
1. Visi
Jangka Panjang & Keberpihakan Kebijakan: Diperlukan arah strategis yang
konsisten lintas pemerintahan dengan target kapasitas, teknologi, dan kualitas
produk yang terukur.
2. Perlindungan
Pasar Domestik: Kebijakan yang melindungi industri dalam negeri dari serbuan
impor berbiaya rendah adalah syarat mutlak agar kapasitas produksi nasional
dapat bertumbuh.
3. Kelembagaan
yang Kuat: Perlu adanya sebuah badan atau kementerian khusus, seperti
Kementerian Baja di India, untuk memastikan koordinasi kebijakan lintas sektor
berjalan efektif.
4. Ketahanan
Pasokan Bahan Baku: Jaminan pasokan bahan baku dan energi harus dipastikan,
baik melalui sumber daya domestik maupun diversifikasi mitra internasional.
5. Inovasi
dan Transisi Hijau: Mengantisipasi tuntutan global terhadap baja rendah emisi
yang akan menjadi aspek daya saing krusial di masa depan.
Lebih lanjut, Widodo menekankan bahwa
target kapasitas baja nasional lebih dari 100 juta ton pada 2045 hanya akan
menjadi angka di atas kertas tanpa diiringi penguasaan teknologi dan
keberpihakan kebijakan yang nyata.
“Membangun industri baja bukanlah proyek
satu-dua tahun, melainkan proyek peradaban. Ini adalah tentang membangun
fondasi untuk menjamin ketersediaan material bagi infrastruktur, alat
pertahanan, transportasi, dan seluruh sendi kehidupan berbangsa. Ini adalah
jaminan bagi kita untuk bertahan dalam situasi global yang paling sulit
sekalipun,” tegasnya.
Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan
menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menegaskan kembali
komitmen dalam menguasai sektor-sektor strategis. Dengan menempatkan industri
baja sebagai agenda prioritas nasional, Indonesia dapat memastikan bahwa
kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan akan berdiri
kokoh di atas fondasi kemandirian ekonomi yang sejati.
Hal tersebut juga menjadi hal yang
diperjuangkan Akbar Djohan, Presiden Direktur PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
dimana industri baja adalah “Mother of Industry” dan Krakatau Steel dibangun
dari awal sebagai dasar Pembangunan Indonesia.