Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak memastikan pemulihan konektivitas utama di Provinsi Sumatera Utara pascabencana hidrometeorologi. Fokus utama saat ini adalah memastikan ruas strategis Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh kembali dapat dilalui kendaraan.
Kepastian ini seiring dengan percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan oleh tim Kementerian PU di lapangan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan darurat terhadap akses transportasi adalah langkah yang tidak bisa ditunda, guna menjamin kelangsungan akses masyarakat dan distribusi logistik.
“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujar Menteri Dody.
Untuk mendukung percepatan penanganan, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana yang difokuskan pada pembukaan akses, perbaikan darurat, dan pembersihan material banjir.
Berdasarkan pendataan sementara, bencana berdampak pada 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kabupaten/kota. Penanganan darurat terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi.
Sementara itu, di sektor jaringan jalan bebas hambatan, seluruh ruas tol terdampak di Sumatera Utara kini telah beroperasi normal. Namun, pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati karena pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.
Selain pemulihan konektivitas jalan, Kementerian PU juga menaruh perhatian besar pada kebutuhan dasar masyarakat dan pengendalian banjir. Di sektor Sumber Daya Air, tercatat 51 sungai, 7 bendung, dan 9 sistem air baku telah terdampak bencana. Kementerian PU terus melakukan identifikasi kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir dan ketersediaan air.
Sementara itu, pada sektor permukiman, Kementerian PU telah mengidentifikasi kerusakan pada 34 unit infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang mendesak, Kementerian PU telah menyalurkan dukungan darurat berupa:
• 66 unit hidran umum.
• 8 unit mobil tangki air.
• 21 unit toilet portabel dan 3 mobil toilet.
• 4 unit biority dan 1 unit pipa mobile.
Data lapangan juga mencatat dampak bencana pada prasarana sosial strategis, yaitu: 231 sekolah, 121 madrasah, 39 pondok pesantren, 18 pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Data kerusakan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui serangkaian penanganan darurat ini, Kementerian PU berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan Jalan Lintas Timur Sumatera serta infrastruktur pendukung lainnya tetap aman dan fungsional bagi masyarakat.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES