Jakarta, 27 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat langkah penanganan pascabencana di Provinsi Aceh dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA). Langkah ini dilakukan guna meminimalkan dampak banjir bandang, serta mempercepat pemulihan aktivitas warga di wilayah terdampak.
Penanganan yang dilakukan secara terpadu, dimulai dari menormalisasi fungsi sungai, melakukan perbaikan pada infrastruktur pengendali banjir, hingga menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa sektor sumber daya air menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat bencana di Aceh.
“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan secara paralel dengan perbaikan infrastruktur lainnya sesuai arahan Presiden. Seluruh jajaran Kementerian PU telah diinstruksikan untuk bergerak cepat dan terkoordinasi agar infrastruktur SDA dapat segera berfungsi optimal guna mencegah bencana lanjutan.
Saat ini Kementerian PU tengah mengupayakan penyediaan air baku di Kabupaten Aceh Tamiang. Sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sedang dikerjakan pembuatan 24 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU tengah memobilisasi 6 unit mesin bor. Sebanyak 2 unit mesin bor sudah berada di lokasi (Aceh Tamiang). Empat unit lainnya, 2 unit didatangkan dari Banda Aceh, 1 unit dari Aceh Utara, serta 1 unit mobil bor (KOKEN) dari Aceh Barat Daya. Seluruh peralatan ini akan difungsikan untuk memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Selain penyediaan air, unit teknis Kementerian PU bidang SDA juga tengah menormalisasi sungai dan melakukan penanganan darurat pada sejumlah alur sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi banjir bandang. Langkah ini bertujuan mengembalikan kapasitas tampung sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Selain Aceh Tamiang, dukungan perbaikan infrastruktur SDA juga dilakukan secara merata ke berbagai kabupaten lain di Aceh yang terdampak bencana.
Berikut adalah rincian sebarannya:
· Di Kabupaten Pidie, Kementerian PU mengerahkan 1 mobil tangki air dan 5 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
· Di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum.
· Di Kabupaten Gayo Lues, penguatan layanan air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pengerahan 2 mobil tangki air, 10 hidran umum, serta fasilitas sanitasi pendukung.
· Kabupaten Aceh Tenggara menerima dukungan berupa dua mobil tangki air, 15 hidran umum, serta 1 unit vacuum untuk penanganan sanitasi darurat.
· Di Kabupaten Aceh Timur, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih melalui satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum berkapasitas 2.000 liter ke lima desa terdampak, yakni Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh.
Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan bahwa seluruh langkah penanganan ini akan terus dipantau secara intensif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan risiko bencana di masa depan dapat ditekan.
“Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Provinsi Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan,” kata Menteri Dody.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES