JAKARTA, 6 NOVEMBER 2026 – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, resmi mengokohkan komitmen penegakan integritas dan penanganan fraud di seluruh lingkup grup usaha melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Sinergi strategis ini ditujukan untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mengawal pelaksanaan agenda strategis pertambangan nasional.
Penandatanganan PKS berjangka waktu lima tahun ini dilaksanakan oleh Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia, MIND ID memgang mandate untuk mengelola, mengolah, dan memberi nilai tambah maksimal atas kekayaan mineral dan batubara nasional melalui program hilirisasi. Langkah ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus wujud nyata dari amanat konstitusi untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan fondasi mutlak agar mandat kedaulatan tersebut dapat terwujud secara optimal.
“MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh,” tegas Maroef Sjamsoeddin.
Melalui PKS ini, sistem pengaduan internal MIND ID, OpenMIND, terhubung langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Kerjasama ini mencakup asistensi KPK dalam penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi bersama, serta pertukaran informasi berstandar kerahasiaan tinggi. Integrasi ini menjadi early identification tool untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini sekaligus memperkuat pengendalian internal (internal control) di seluruh entitas holding.
Penguatan budaya integritas ini berperan sebagai enabler strategis bagi terlaksananya seluruh program kerja MIND ID ke depan. Anggota Grup MIND ID—yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia—tengah memfokuskan akselerasi proyek-proyek strategis hilirisasi, penguatan ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle), efisiensi operasional, serta efektivitas pasokan energi nasional.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang ketat memastikan setiap investasi dan pengelolaan aset pertambangan berkontribusi secara nyata bagi penerimaan negara serta multiplier effect ekonomi nasional.Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, menyambut baik komitmen proaktif MIND ID. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tindak lanjut pengaduan, mendorong transparansi, serta menumbuhkan budaya antikorupsi yang kuat di seluruh jajaran Grup MIND ID.
Melalui masa berlaku perjanjian dari 2026 hingga 2031, kedua pihak akan melakukan pemantauan dan evaluasi terstruktur secara berkala minimal satu kali dalam sebulan atau setahun untuk menjaga sustainabilitas efektivitas sistem yang dibangun.
Maroef juga menegaskan bahwa MIND ID Bersama seluruh Anggota Grupnya akan terus memperkuat transparansi sekaligus kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan sektor pertambangan yang semakin prudent, akuntabel, dan berintegritas.
“Kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang kami implementasikan secara nyata untuk memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan integritas yang tinggi. Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat,” pungkas Maroef.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES