Skip to content
Asiadailies
Asiadailies

Daily update from Asia

  • Indonesia
  • Malaysia
  • Phillipines
  • Singapore
  • Thailand
  • Vietnam
  • Australia
Asiadailies

Daily update from Asia

72% Bursa Kripto RI Masih Merugi Sepanjang 2025, Tokocrypto Dorong Insentif dan Efisiensi Biaya

72% Bursa Kripto RI Masih Merugi Sepanjang 2025, Tokocrypto Dorong Insentif dan Efisiensi Biaya

Tim Editor, 26/01/2026

Jakarta, 26 Januari 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mayoritas bursa kripto atau Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) di Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan negatif sepanjang 2025. Kondisi tersebut terjadi seiring rendahnya pemanfaatan ekosistem kripto domestik oleh investor lokal yang lebih banyak bertransaksi melalui platform global.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebut dari 25 hingga 29 PAKD yang terdaftar dan berizin, sekitar 72% di antaranya membukukan kerugian sepanjang 2025.

“Dari data PAKD itu masih 72%-nya tercatat mengalami kerugian usaha,” ujar Hasan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (21/1/2026).

Menanggapi kondisi tersebut, CEO Tokocrypto Calvin Kizana, mengatakan tekanan profitabilitas di industri tidak bisa dilepaskan dari tantangan membangun kepercayaan dan volume transaksi yang kuat di kanal domestik. Namun, ia menegaskan tidak semua pelaku berada dalam posisi yang sama.

“Masih banyaknya PAKD yang merugi menunjukkan industri ini masih berada pada fase pertumbuhan yang menuntut skala, efisiensi operasional, dan penguatan kepercayaan pasar,” kata Calvin.

“Ke depan, kami berharap ada ruang untuk mendorong efisiensi biaya, termasuk melalui skema insentif yang tepat seperti insentif pajak, maupun struktur pendapatan yang lebih berimbang misalnya penerapan komponen biaya ekosistem seperti bursa fee, agar pelaku usaha bisa berinvestasi lebih besar pada kepatuhan dan perlindungan pengguna.”

“Di Tokocrypto, kami bersyukur sudah berada dalam posisi profit, yang kami capai dengan fokus pada kepatuhan, penguatan manajemen risiko, serta inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pengguna di Indonesia.”

Hasan menjelaskan, salah satu penyebab utama tekanan kinerja PAKD adalah dominasi transaksi masyarakat Indonesia melalui bursa dan pedagang di regional maupun global, bukan melalui ekosistem domestik. “Dari data yang ada memang terindikasi sebagian besar transaksi konsumen lokal masih dilakukan melalui pedagang dan bursa-bursa di regional dan global,” ungkapnya.

OJK menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan minat transaksi di kanal domestik. “Ini menjadi PR bagaimana kami bisa menarik minat transaksi konsumen domestik untuk tidak lagi menggunakan kanal-kanal atau pedagang asing, tapi memanfaatkan ekosistem di domestik,” lanjut Hasan.

Sepanjang 2025, nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp482,23 triliun. Sementara itu, riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan mayoritas investor kripto di Indonesia berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan, didominasi usia di bawah 35 tahun, dan mayoritas berpendidikan SMA.

Urgensi Perlindungan Konsumen Kripto

Calvin menilai karakter investor tersebut memperkuat urgensi perlindungan konsumen, terutama dalam memastikan investor berada di platform legal dan memahami risiko. “Kalau basis investornya banyak dari kelompok yang bantalan finansialnya terbatas, maka perlindungan konsumen harus lebih ketat, mulai dari edukasi risiko, transparansi, sampai memastikan akses ke platform legal yang diawasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan transisi pengawasan aset kripto di bawah OJK melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 perlu menjadi momentum memperkuat praktik pasar yang sehat. Di sisi lain, pengaruh media sosial terhadap keputusan investasi, termasuk peran kanal seperti Twitter, Telegram, dan Discord, dinilai membuat literasi semakin penting agar investor pemula tidak mudah terdorong informasi yang menyesatkan.

Selain literasi, tantangan lain adalah maraknya aktivitas di platform ilegal yang disebut berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak hingga Rp1,1–1,7 triliun per tahun. Calvin menilai upaya penindakan perlu dibarengi kolaborasi lintas pihak.

“Penegakan terhadap platform ilegal harus tegas, tapi juga perlu dibarengi literasi dan kolaborasi regulator, industri, komunitas, dan akademisi. Targetnya bukan hanya pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang aman dan berkelanjutan,” pungkas Calvin.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Indonesia

Post navigation

Previous post
Next post

Recent Posts

  • Asia CEO Community Gala Dinner 2026 Set to Connect Business Leaders, Capital and Opportunities
  • Sambut HUT ke-81 RI, BRI BO Cut Mutiah Semarakkan Kantor dengan Dekorasi Merah Putih
  • Petugas LRT Jabodebek Gagalkan Upaya Pencurian Kabel Grounding di Stasiun Cawang
  • How Much Is Your Land Really Worth? A Philippine Tool Now Estimates It From BIR Values and Market Data
  • XRPPower Advances AI-Powered Digital Asset Services With a Focus on Smarter User Experience

Recent Comments

  1. Karma Focken on BRI Branch Office Otista dan BRINS Serahkan Simbolis Klaim Asuransi kepada Nasabah Terdampak Kebakaran
  2. A WordPress Commenter on Hello world!

Archives

  • August 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023

Categories

  • Australia
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Phillipines
  • Singapore
  • Thailand
  • Uncategorized
  • Vietnam
©2026 Asiadailies | WordPress Theme by SuperbThemes